Pemerintah daerah didesak untuk mengambil peran yang lebih besar dalam agenda transisi energi berkeadilan di Indonesia. Selama ini, formulasi kebijakan energi di Tanah Air masih cenderung didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini mencakup penetapan target bauran energi hingga skema pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal.
Dorongan ini mengemuka dalam sebuah diskusi bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” yang digelar di Bandung. Forum tersebut berhasil mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pentingnya sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan spesifik lokal dalam mewujudkan transisi energi.
Baca Juga
Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan utama dalam diskusi ini, mengingat posisinya sebagai wilayah dengan konsumsi energi tinggi dan dampak langsung dari penggunaan energi fosil. Sebuah laporan kebijakan dari koalisi masyarakat sipil menyoroti ketiadaan peta jalan transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi. Kondisi ini berakibat pada target pengurangan emisi yang seringkali hanya bersifat administratif, tanpa disertai perlindungan sosial yang memadai bagi warga terdampak.
Klistjart Tharissa, perwakilan dari RUTE Berkeadilan, menegaskan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. “Suara warga terdampak belum benar-benar masuk dalam substansi kebijakan,” ujar Klistjart di Bandung. Sementara itu, Annisa Paramita Wiharani, seorang dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar isu teknis, melainkan juga melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.
Annisa mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat: tingginya kebutuhan energi, besarnya potensi energi terbarukan, serta tekanan lingkungan dan sosial yang signifikan. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menyoroti fakta bahwa konsumsi energi Jawa Barat mencapai hampir 20 persen dari total nasional dan diproyeksikan akan terus meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa biaya eksternal, seperti dampak kesehatan akibat polusi, kerap kali terabaikan dalam perhitungan ekonomi energi.
