Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh yang digelar di Monas, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengumumkan sejumlah kebijakan sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan terhadap kaum buruh di Indonesia.
Baca Juga
Salah satu kebijakan utama yang dicanangkan adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.
Konvensi ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di seluruh Indonesia.
Prabowo menyampaikan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah terhadap hak-hak pekerja sektor perikanan yang selama ini kerap terabaikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun 2026 sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan nelayan.
Menurut Prabowo, ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia bahwa nelayan mendapatkan perhatian langsung dan terstruktur dari pemerintah pusat.
Pembangunan kampung nelayan tersebut akan dilanjutkan secara bertahap dengan target 1.500 kampung pada tahun 2027 dan 1.500 kampung lagi pada tahun berikutnya.
Secara keseluruhan, program ini ditargetkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 6 juta nelayan beserta keluarganya, atau lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia.
Infrastruktur perikanan juga akan terus dibangun guna mendukung produktivitas dan kualitas hidup para nelayan.
Di bidang transportasi digital, Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Aturan ini mewajibkan aplikator menyediakan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan bagi pengemudi ojek online.
Selain perlindungan sosial, aturan tersebut juga mengatur pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
Kini, pengemudi berhak mendapatkan 92 persen dari tarif perjalanan, sementara aplikator hanya berhak atas potongan maksimal 8 persen.
Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai serikat pekerja ojek online yang sejak lama menuntut keadilan dalam pembagian pendapatan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja.
Perayaan Hari Buruh 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di berbagai sektor.
Kebijakan yang dikeluarkan mencerminkan upaya pemerintah dalam menjawab tuntutan pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Masyarakat diharapkan dapat melihat perubahan signifikan dalam perlindungan hak pekerja di tahun-tahun mendatang.
