Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Penetapan satgas tersebut diumumkan langsung oleh Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan membela kepentingan buruh yang terancam mengalami PHK.
Ia menyampaikan bahwa negara akan hadir sebagai pelindung utama bagi rakyat, terutama dalam situasi ekonomi yang menantang.
“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa negara akan mengambil alih tanggung jawab jika ada pengusaha yang tidak mampu mempertahankan karyawannya.
Menurutnya, kekuatan negara harus dimanfaatkan untuk menjamin keberlangsungan hidup para pekerja.
Prabowo juga menyampaikan rencana penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 triliun untuk program perlindungan sosial tahun 2026.
Dana tersebut ditujukan untuk mendukung kesejahteraan rakyat kecil di tengah tekanan ekonomi global.
Presiden menginstruksikan seluruh jajaran menteri untuk selalu mengevaluasi kebijakan berdasarkan manfaatnya bagi rakyat kecil.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus diuji dengan pertanyaan apakah menguntungkan masyarakat bawah atau tidak.
“Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan, itu sudah benar, tidak usah ragu-ragu,” tegasnya.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pro-rakyat yang dicanangkan pemerintahan Prabowo di tahun 2026.
