Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dipastikan akan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan atau reshuffle kabinet yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 27 April 2026, pukul 15.00 WIB. Kabar mengenai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam jajaran menteri telah beredar luas sebelumnya.
Konfirmasi mengenai penunjukan Jumhur Hidayat disampaikan langsung oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. “Betul. (Pelantikan) Jam 15,” ujar Andi Gani saat dikonfirmasi di Jakarta pada tanggal tersebut. Ia secara tegas membenarkan bahwa Jumhur Hidayat akan mengisi posisi Menteri Lingkungan Hidup. Penjelasan Andi Gani memperkuat spekulasi yang telah beredar di kalangan publik dan media.
Baca Juga
Perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto ini memang telah dinanti-nantikan. Reshuffle ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja pemerintahan. Sejumlah nama tokoh lain juga turut beredar di bursa calon pengisi jabatan penting. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mempercayakan beberapa individu untuk posisi strategis dalam kabinetnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan beberapa perubahan posisi penting lainnya. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari dikabarkan akan berpindah posisi menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI. Selain itu, Qodari juga akan mengemban tugas sebagai juru bicara presiden. Posisi Kepala KSP yang ditinggalkan Qodari disebut akan diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dudung saat ini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Lebih lanjut, mantan Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, juga dikabarkan akan dilantik sebagai urusan khusus presiden bidang komunikasi. Sementara itu, mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding disebut-sebut akan kembali masuk kabinet. Kadir Karding akan menempati jabatan sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Perubahan-perubahan ini menunjukkan dinamika yang signifikan dalam struktur pemerintahan.
