Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle besar-besaran pada hari ini, Senin, 27 April 2026. Salah satu nama yang mencuat secara signifikan ke publik adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat. Kabar mengenai penunjukan tokoh buruh senior tersebut sebagai menteri baru telah dikonfirmasi oleh pihak internal organisasi pekerja secara resmi kepada media.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, membenarkan bahwa Jumhur Hidayat akan segera masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan untuk membantu presiden dalam sisa masa jabatan. Andi menyebutkan bahwa proses pelantikan Jumhur sebagai pejabat negara dijadwalkan akan dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB sore nanti sesuai dengan protokol istana. Jumhur Hidayat dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru dalam kabinet tersebut.
Baca Juga
Selain penunjukan Jumhur Hidayat, sejumlah posisi strategis lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan juga mengalami pergeseran jabatan yang bersifat mendasar dan terencana. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M Qodari, dikabarkan akan berpindah tugas menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI dalam struktur terbaru. Qodari juga direncanakan akan menjalankan peran tambahan sebagai juru bicara resmi Presiden dalam struktur komunikasi pemerintahan yang baru dibentuk tersebut.
Posisi Kepala KSP yang ditinggalkan oleh M Qodari nantinya akan diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung diketahui masih aktif menjabat sebagai penasihat khusus presiden dalam bidang pertahanan nasional yang memiliki pengaruh strategis bagi stabilitas negara. Perubahan kepemimpinan di KSP ini menunjukkan langkah nyata Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan koordinasi antarlembaga di pusat kekuasaan demi efisiensi kerja.
Mantan Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, turut masuk dalam daftar pelantikan sebagai urusan khusus presiden di bidang komunikasi publik nasional. Sementara itu, mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, dikabarkan kembali masuk jajaran kabinet untuk memimpin Badan Karantina Nasional secara definitif. Serangkaian pergantian pejabat ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional yang sedang berlangsung.
