Bandung – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerukan kepada generasi muda, terutama para lulusan perguruan tinggi, untuk berperan aktif sebagai penjaga ruang digital nasional. Seruan ini disampaikan Meutya dalam pidatonya di hadapan wisudawan Telkom University, Bandung, pada Minggu (26/4/2026). Meutya menekankan pentingnya peran mereka dalam menangkal penyebaran hoaks serta menjaga kualitas informasi di dunia maya.
Menurut Menkomdigi, tantangan utama di era pasca-kebenaran saat ini bukan lagi terkait aksesibilitas informasi, melainkan pada kualitas dan kebenarannya. Ia menggarisbawahi bahwa para wisudawan harus menjadi agen perubahan dan pandu-pandu literasi digital di daerah masing-masing. Lulusan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga penyaring informasi demi kepentingan umum.
Baca Juga
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, yang populer disebut sebagai PP Tunas. Aturan tersebut secara spesifik membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang berpotensi memiliki risiko. Meutya Hafid juga mengajak para wisudawan untuk turut serta menjadi duta PP Tunas guna membantu pemerintah melindungi anak-anak di ranah digital.
Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan anak-anak dapat berinteraksi dengan dunia digital secara aman, optimal, dan terhindar dari dampak negatif. Dengan peran aktif dari generasi muda, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat lebih kondusif bagi perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak di ruang siber menjadi prioritas guna menciptakan lingkungan daring yang sehat dan positif.
Selain fokus pada perlindungan anak, Menkomdigi turut menyoroti isu etika dalam penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) seiring tingginya adopsi teknologi di Indonesia. Ia menekankan bahwa adopsi AI harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab, etika, dan transparansi. Pemerintah berkomitmen meregulasi AI dengan ketat untuk mengamankan ruang digital tanpa menghambat inovasi. Pengelolaan ruang digital nasional harus selalu berlandaskan prinsip kehati-hatian demi keamanan dan kepentingan masyarakat luas.
